www.mahkamahagung.go.id - Banda Aceh , Pada Hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 Pukul 13.30 , Tim Komisi III DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Reses pada masa persidangan IV Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Pengawasan Mitra Kerja di Provinsi Aceh. Acara kunjungan kerja reses tersebut dilaksanakan di Aula lantai III Gedung Mahkamah Syariyah Aceh yang dihadiri 5 Lembaga mitra kerja yakni Mahkamah Syariyah Aceh, Pengadilan Tinggi Aceh , Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Kantor wilayah Kanwil wilayah Hukum Provinsi Aceh.

Tim Komisi III DPR RI tersebut terdiri dari 14 orang anggota Dewan ditambah 7 (tujuh) orang dari Sekretariat Komisi III DPR RI .Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI yakni Bapak  Ir.Pangeran Khairul Saleh, MM (F-PAN) dengan Anggota :

1. Ir Bambang Soesatyo,SE.,MBA (F-PDI Perjuangan)
2. H.Arteria Dahlan,ST,SH,MH  (F-PDI Perjuangan )
3. H.Bambang Soesatyo,SE.,MBA  (F-Partai Golkar)
4. Romo HR Muhammad Syafii,SH.,M.Hum (F-Partai Gerindra)
5. Muhammad Rahul (F-Partai -Gerindra)
6. Ahmad HIM Ali,SE (F-Partai Nasdem)
7. H.Cucun Ahmad Syamsurijal,MAP (F-Partai PKB)
8. NM Dipo Nusantara Pua Upa ,SH.,MKn   ( F-PKB)
9. H.Santoso , SH ( F-Partai Demokrat )
10. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,SE. (F-PKS)
11. Dr. HR Achmad Dimyati Natakusumah,SH,MH,MSI (F-PKS)
12. H.Nazaruddin Dek Gam (F-PAN)
13. H.Arsul Sani ,SH.,MSI ( F-PPP)

Setelah pimpinan Komisi memperkenalkan semua anggota Timnya sekaligus memberikan penjelasan singkat terkait maksud dan tujuan dilakukannya pertemuan, lalu pimpinan Komisi meminta penjelasan atau jawaban terhadap pertanyaan tertulis kepada Pimpinan lembaga mitra kerja secara bergantian . Dalam Pemaparan jawaban dari pertanyaan Tim Komisi III diawali oleh Kanwil Kemenkumham , kemudian Ketua Pemngadilan Tinggi Aceh, Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Ketua Pengadialan Tata Usaha Negara dan diakhiri oleh Kepala Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Dengan Teknik menguasai forum dihadapan para anggota dewan, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Drs.Hj. Rosmawardani,SH.,MH memaparkan Program Prioritas serta kebutuhan angggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Mahkamah Syariah . Ketua Mahkamah Syariyah juga memperkenalkan bahwa sebenarnya di Provinsi lain dikenal  Pengadilan Agama yang metamorphosis ke Mahkamah Syariyah di Provinsi Aceh yang merupakan implikasi dari undang undang nomor 44 tahun 1999. Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan islam , Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor  11 Tahun 2003 tentang KEPPRES No 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Rangka Pengawasan Ibu Ros yang juga tokoh perempuan aceh menjelaskan bahwa ada perkara yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat dan telah dirilis oleh Media antara lain adanya putusan Mahkamah Syariyah Aceh tentang Hukuman penjara Maksamal 200 Bulan dalam perkara perkosaan .

Selanjutnya Ketua Mahkamah Syariyah Aceh juga menyampaikan Langkah Langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualiltas, integritas dan Profesionalisme Hakim dan Aparat lainnya di tengah minimnya jumlah Hakim yang jauh dari kebutuhan ideal bagi sebuah Mahkamah Atau Lembaga Pengadilan. Untuk itu beliau mengharap kepada anggota Dewan Selain Menganggarkan Kebutuhan Sarana dan Prasarana di bidang Perdata dan pidana (jiniyah) juga dapat berkenan mendorong pihak eksekutif melakukan rekrekutmen Hakim setiap tahunnya, Karena permasalahan minimnya jumlah Hakim sudah menjadi permasalahan nasional.

Kemudian dilanjutkan dengan Pemaparan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh DR.Gusrizal,SH.,MHum. Mengenai Program prioritas Pengadilan Tinggi Banda Aceh  yaitu Peningkatan Kelas Pengadilan dari Kelas II menjadi kelas 1B , Pembangunan Gedung kantor bagi Pengadilan Negeri Meuredu, Pemenuhan Sarana dan Prasarana terkait pelaksanaan Sidang elektronik pada seluruh Pengadilan diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.  Untuk Perkara yang menonjol adalah Perkara Narkotika

Untuk Perkara yang dilakukan mediasi adalah perkara perdata gugatan . dari 287 perkarea yang ditangani oleh pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 24 Perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi , 230 perkara gagal dimediasi , 9 cabut sebelum ditetapkan mediasi. 17 perkara dalam proses mediasi dan 1 perkara belum ditetapkan mediasi.

Pengadilan tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya mempunyai Hakim Pengawas bidang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan kepada setiap bagian kesektariatan dan Kepaniteraan . Pemeriksaan ini dilakukan setiap awal bulan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Bulanan bersama 4 pilar disetiap akhir bulan , selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai Siwas, Whistle blowing system dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E., (anggota DPR RI F- PKS) menanyakan kesigapan dan kesiapan Infrastuktur dan suprastruktur kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh terkait dalam menangani masalah ekonomi Syar’iyah yang merupakan implikasi Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS (lembaga keuangan syariah).

Selanjutnya diakhiri dengan pertukaran plakat dan foto bersama

www.mahkamahagung.go.id - Jakarta-Humas : Mahkamah Agung RI mendapatkan Penghargaan BKN Award 2020 kategori 1 dalam perencanaan kebutuhan dan pelayanan pengadaan kepangkatan dan pensiun.

Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dr.Ir.Bima Haria Wibawa Wibisana,MSIS kepada Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M.Syarifuddin,SH.,MH pada Jumat, 5 Maret 2021 di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung lantai 13.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung serta Kepala Biro Kepegawaian Mahakmag Agung. (Humas)

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan pembinaan awal tahun 2021 kepada seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama

www.badilag.mahkamahagung.go.id |Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menghelat acara pembinaan secara pada hari Jum’at, 8 Januari 2021. Bertempat di Badilag Command Center, acara ini dilaksanakan secara virtual dengan agenda penandatanganan pakta integritas dan penyematan Pin bagi 51 satuan kerja di lingkungan peradilan agama yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi Sekretaris, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. dan Direktur Pembinaan Administrasi, Dr. Drs. Hj. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. dan seluruh pejabat esolon III dan IV di lingkungan Ditjen Badilag.

Pembinaan ini diikuti oleh seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah peraih predikat WBK/WBBM hadir secara virtual melalui sarana Zoom Meeting, dan seluruh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama melalui Youtube Live Streaming.

Acara diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama, yang kemudian dilanjutkan dengan pemasangan Pin WBK/WBBM bagi satuan kerja yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi ini.

“Tahun 2020 adalah tahun yang berat, Pandemi Covid 19 merubah banyk hal, tatanan sosial, ekonomi, dan aspek lain dalam kehidupan kita. Banyak korban berjatuhan, bahkan tak sedikit hakim dan pegawai pengadilan dari keluarga dekat kita, beberapa dari kolega kita di pengadilan. Saya selalu berharap dan berdoa agar kita semua terhindar dari segala macam bencana dari pandemi ini.” demikian Dirjen Badilag membuka kata dalam pembinaannya.

Selanjutnya ia menekankan, bahwa di masa pendemi ini kebutuhan masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum justru semakin tinggi. Pelayanan hukum di pengadilan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini menjadi tantangan bagi peradilan agama untuk bisa menjadi semakin kreatif membuat terobosan dan aplikasi-aplikasi yang semakin memudahkan dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan.

Dirjen Badilag juga memberikan kilas balik capaian dan kinerja peradilan agama selama tahun 2020.  “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi semua aparatur peradilan agama dimanapun berada yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan kedisiplinan untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dengan tuntas. Saya juga tak henti-henti menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas dengan menegakkan protokol pencegahan Covid19 dengan disiplin. Dan marilah kita songsong tahun 2021 ini dengan harapan dan semangat yang baru, agar situasi menjadi semakin membaik dan normal kembali. Demikian pungkasnya mengakhiri pembinaan. (ahb)

www.pa-prabumulih.go.id | Jakarta – Humas : Situasi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret silam, menghambat segala sektor dalam melakukan kegiatan. Dampak berkempanjangan pandemi ini tidak ayal mempengaharui segala arah kebijakan institusi, tidak terkecuali bidang pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung. Namun, determinasi dan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang diiringi kesiapan untuk terus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, pada akhirnya justru membawa berkah berupa penganugerahan rekor dunia bagi pelaksanaan diklat secara daring terbanyak dalam satu tahun.

Untuk itu, Musium Rekor Indonesia menyerahkan penghargaan kepada Badan Litbang Diklat Kumdil, khususnya Pusdiklat Men-Pim Mahkamah Agung Republik Indonesia atas capaian  mengenai pendidikan dan pelatihan aparatur sebanyak 16.893 peserta secara daring dalam satu tahun.

Dalam sambutannya secara streaming Ketua Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana mengatakan bahwa tujuan penyerahan rekor MURI ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada publik, bahwa dengan adanya pandemi covid – 19 tidak mengurangi produktifitas dan kinerja aparatur dalam menumbuhkan kesadaran profesionalisme dalam pencapaian target program Pusdiklat Men-Pim Mahkamah Agung Republik.

Penyerahan rekor MURI dilakukan oleh General Manager MURI Awan Raharjo kepada Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syariffudin, SH., MH pada hari Rabu, 23/12/2020, bertempat di gedung tower lantai 2 Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan pada tahun 2020 ini, Pusdiklat Men-Pim melaksanakan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) jenis pelatihan dengan total jumlah peserta 16.963. Setelah diteliti dan diverifikasi oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, melalui serangkaian proses penelitian dan pengumuman baik di Indonesia maupun di dunia, jumlah itu adalah jumlah terbanyak di seluruh dunia untuk pendidikan dan latihan yang dilaksanakan secara daring dalam satu tahun. Dan anugerah ini adalah kado akhir tahun yang indah bagi Mahkamah Agung, sekaligus sebagai salah satu upaya nyata kita dalam memenuhi kewajiban pendidikan dan pelatihan selama 20 jam pelajaran bagi masing-masing aparatur peradilan.

Lebih lanjut M.Syariffudin berpesan agar agar terus berlomba-lomba dalam kebaikan, hingga prestasi-prestasi seperti ini dapat diraih, dipertahankan dan ditingkatkan, bahkan jika perlu kita pecahkan lagi di tahun-tahun mendatang. Namun, perlu pula Saya pesankan agar inovasi-inovasi yang kita lakukan tetap berpegang pada nilai-nilai utama Mahkamah Agung yang telah kita rumuskan bersama, yaitu (1) kemandirian kekuasaan kehakiman, (2) integritas dan kejujuran, (3) akuntabilitas, (4) responsibilitas, (5) keterbukaan, (6) ketidakberpihakan, dan (7) perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan berpegang pada nilai-nilai utama itu, saya yakin bahwa Mahkamah Agung mampu mewujudkan badan peradilan yang agung di Indonesia dan diakui juga oleh seluruh dunia.

Acara penyerahaan rekor MURI ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil dan Kepala Pusdiklat Men-Pim Mahkamah Agung. (humas)