Untitled (2000 x 554 px).png

KETUA MA LANTIK 2 DIREKTUR JENDERAL PADA MAHKAMAH AGUNG DAN 25 KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

    2019

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 2 (dua) Direktur Jenderal yaitu Direktur Jenderal Peradilan Umum dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer  dan Tata Usaha Negara di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Kamis, 19 September 2019 pukul 10:00 WIB. Pada kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung juga akan melantik 25 (dua puluh lima) Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang terdiri atas 15 (lima belas) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi,  dan 10 (sepuluh) orang sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

 

Pelantikan Direktur Jenderal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TPA Tahun 2019 Tanggal 28 Agustus 2019, sedangkan untuk pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 126/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019,  dan 136/KMA/SK/VIII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019.

 Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengambilan sumpah jabatan bukanlah seremonial dan aturan kepegawaian semata, namun pengambilan sumpah adalah ikrar kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. ”Lafaz sumpah tersebut harus diresapi dalam hati dan dilaksanakan dalam perbuatan, karena pada waktunya kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah diikrarkan,” tegas Prof. Hatta di hadapan para pejabat yang dilantik. Terakhir Prof. Hatta menyampaikan selamat kepada semua yang dilantik, dan berharap semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan lindungan dan tuntunannya kepada semua pejabat yang telah dilantik.

Berikut adalah nama-nama yang dilantik:

  1. Dr. Prim Haryadi, SH., MH. sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung
  2. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN jabatan sebelumnya adalah Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badimiltun

 

Sedangkan untuk pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi adalah:

  1. Sunaryo, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta jabatan sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
  2. Dr. H. Syahrial Sidik, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar jabatan sebelumnya yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
  3. H. Abdul Kadir, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
  4. Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
  5. Dr. Robinson Tarigan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Manado
  6. H. Arif Supratman, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
  7. Dr. Moh. Eka Kartika E.M, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru
  8. Zaid Umar Bobsaid, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
  9. H. Charis Mardiyanto, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kendari
  10. Respatun Wisnu Wardoyo, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
  11. Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
  12. Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Medan
  13. Setyawan Hartono, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
  14. Heru Pramono, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin
  15. Syafrullah Sumar, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontralo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten

 

Adapun para pejabat yang dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama adalah:

  1. Dr. H. Harun S., SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
  2. Dr. H. Samparaja, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
  3. Dr. Hj. Umi Kulsum, SH. MH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
  4. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
  5. Drs. H. Helmy Thohir, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
  6. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, SH. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
  7. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Pengadilan Syar’iyah Aceh jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
  8. Drs. H. M. Alwi Mallo, MH. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram jabatan sebelumnya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
  9. H. Cholidul Azhar, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
  10. Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo jabatan sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-2 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan juga acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru dilantik. (azh/RS)

Pengadilan Tinggi Agama Palembang Menerima 2 Piagam Penghargaan dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta.18 September 2019 Launching 9 Aplikasi dan Buku Dirjen Badilag

    2019
pta-palembang.net
Palembang- 18 September 2019 dalam acara peluncuran 9 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan buku pada Rabu, 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruuh Indonesia, dan undangan lainnya.
 
   2019     2019
 
 
Disela-sela  Acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Endang Ali Ma'sum S.H.,M.H  menerima 2 Penghargaan dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI  atas perstasi 10 besar berturut turut yaitu Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Kayuagung.

 

 
Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Aco memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12. 278 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Dr. Aco juga mengatakan bahwa terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.

 

Adapun 9 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu:
1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksamninasi
7. Aplikasi PNBP
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara

   2019   2019

 
Pada acara yang bertepatan dengan peringaan 30 tahun lahirnya Undang-Undang Peradila Agama, Ketua Mahkamah Agung selain meluncurkan secara resmi sembilan aplikasi unggulan juga meluncurkan secara resmi buku “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung” yang ditulis oleh hakim-hakim peradilan agama. “Peluncuran buku berjudul “Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung”, selain mendorong budaya literasi warga peradilan, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama tentang permasalahan yang dihadapi peradilan agama beserta solusinya, dalam upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.” Kata Prof. Hatta yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Terakhir, Prof. Hatta berharap bahwa semua inovasi ini bisa menjadi kebanggaan sekaligus menjadi pemacu semangat bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

KETUA MAHKAMAH AGUNG: “SAYA MENGAPRESIASI INOVASI-INOVASI YANG DICIPTAKAN BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG”

2019  

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas MA: Era baru peradilan modern sudah dimulai pada 2008  lalu, hal ini sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Badan Peradilan Agama dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap berdaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya terkesan dan mengapresiasi semua inovasi yang diciptakan oleh Badan Peradilan Agama.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, saat meluncurkan secara resmi 9 Aplikasi Unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Rabu, 18 September 2019 di hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para Hakim Agama dari seluruuh Indonesia, dan undangan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. Aco Nur, SH., MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa 9 aplikasi unggulan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data kemiskinan.

   2019

Dalam acara yang juga di hadiri oleh duta besar Arab Saudi, Bahrain, Maroko, Iran, anggota komisi III, dan perwakilan dari OJK ini Dr. Aco memaparkan bahwa seluruh pengadilan agama di Indonesia telah mengaplikasikan peradilan elektronik (e-court), tercatat bahwa hingga 16 September 2019 terdapat 12. 278 perkara yang didaftarkan melalui e-court. Dr. Aco juga mengatakan bahwa terkait e-litigasi, untuk pengadilan yang menjadi pilot project telah mengimplementasikan proses berperkara melalui e-litigasi, di antaranya: Pengadilan Agama Jakarta Pusat 29 perkara, pengadilan Agama Surabaya 26 perkara, Pengadilan Agama Jakarta Timur 11 Perkara, Pengadilan Agama Jakarta Barat 10 Perkara.

Dirjen Badilag Secara Resmi Buka Rapat Koordinasi

2019 

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. secara resmi membuka Rapat Koordinasi Ditjen Badilag dengan Kamar Agama Mahkamah Agung RI, di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Senin siang (16/9/2109).

“Dengan mengucapkan “Bismillahirahmanirrahim,” rapat koordinasi Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Kamar Agama Mahkamah Agung secara resmi saya buka,” Dirjen Badilag di depan Ketua Kamar Agama, para Hakim Agung Kamar Agama, Ketua, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh/Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia serta para pejabat eselon II, III dan IV Ditjen Badilag.

Aco Nur menyampaikan bahwa Rapat koordinasi ini merupakan kegiatan penting dan prioritas dengan tujuan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas di Peradilan Agama, baik bidang teknis yustisial, maupun bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan. Sehingga diperoleh solusi yang terbaik terhadap permasalahan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Rapat Koordinasi ini dibagi kepada tiga komisi, yaitu komisi teknis yustisial, komisi kepaniteraan, dan komisi kesekretaritan. Kemudian, hasil rumusan dari setiap komisi akan menjadi pedoman bagi aparatur Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam peningkatan kualitas kinerja pelayanan.

Menyikapi diluncurkannya e-Litigasi, Aco Nur meminta kepada seluruh aparatur peradilan agama untuk lebih bekerja keras dan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang hukum. Ia juga apartur pengadilan agama untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, sehingga dapat melahirkan produk pengadilan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dengan diluncurkannya e-Litigasi, maka tantangan yang kita hadapi semakin besar. Terutama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, yaitu mewujudkan pelayanan yang serba cepat, tepat dan pasti agar index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan semakin meningkat.

Menyinggung kualitas kompetensi calon pimpinan pengadilan agama di bidang hukum acara, Dirjen menekankan untuk dilakukan peningkatan kompetensi terutama di bidang sita eksekusi. “Eksekusi merupakan proses akhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Apabila eksekusi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan putusan tidak terlaksana dengan baik, maka keadilan yang sejatinya menjadi tujuan hakiki hukum, belum berhasil kita wujudkan” tegasnya.

2019 

Ia menegaskan kembali bahwa pimpinan pengadilan merupakan top manajer dalam manajemen peradilan yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses peradilan. “Para pimpinan pengadilan harus mampu mendorong aparatur peradilan untuk senantiasa berkomitmen penuh memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan benar dengan selalu mengidentifikasi segala kebutuhan dan harapan para pencari keadilan sekaligus berupaya memenuhinya,” ungkapnya.

Sebagai seorang Leader, menurutnya pimpinan pengadilan harus mampu memberi motivasi kepada seluruh aparatur pengadilan di bawahny/ untuk terus menerus berinovasi, baik melalui pemanfaatan teknologi informasi maupun inovasi-inovasi lainnya. “Sehingga reformasi dan modernisasi badan peradilan, yang menjadi sasaran dan tujuan Kebijakan Mahkamah Agung, dapat terimplementasi secara optimal guna mempermudah pekerjaan dan memberikan manfaat bagi semua orang,” katanya.

Mengenai program prioritas Mahkamah Agung, Badilag sudah merespon dengan cepat. Antara lain meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), penerapan Zona Integritas (ZI), pengelolaan Website pengadilan, pengelolaan SIKEP, inovasi pelayanan publik, penyelesaian perkara berdasarkan SIPP yang diaudit perminggu, implementasi e-Court, bahkan implementasi e-Litigasi yang baru saja diluncurkan Mahkamah Agung.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan segenap aparatur peradilan agama yang telah merespons dengan cepat, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas dan tuntas, untuk mendukung seluruh kebijakan Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama,” ungkapnya.

Di akhir sambutan, Dirjen Menekankan kepada unsur pimpinan di setiap satuan kerja pengadilan tingkat pertama dan bandinguntuk selalu seiring-sejalan dalam mendukung dan menjalankan kebijakan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag. (hirpan hilmi-ajd)

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN WTP KELIMA KALINYA DARI TAHUN 2014-2018

2019

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta - Humas. Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Kementerian Keuangan RI. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema "Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju". Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang  andal dan relevan. Dalam kegiatan ini juga, diberikan aspresiasi kepada Kemnetrian Negara/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP, sekaligus memberikan edukasi kepada K/L yang belum pernah memperoleh opini WTP. Mahkamah Agung kembali mendapatkan Opini WTP berturut-turut untuk yang kelima kalinya.

2019

2019

 

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori (terbagi dalam 3 kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelpoarn BMN, dan sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continous Improvement dan Peer Collaboration. Kemenkeu mengatakan "Saya ingin memberikan apresiasi BMN kepada Kementerian dan Lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan , dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada Kementerian Lembaga yang memiliki inovasi didalam penggunaan teknologi informasi didalam pengelolaan BMN". (lh/ip/rs)

 

Artikel Selanjutnya...