www.PTA-Palembang.net- Palembang, Jum’at 28 November 2019  Pukul 10.30 WIB bertempat di Aula PTA Palembang Rapat Koordinasi PTA Palembang dan Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilaksanakan. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan TInggi Agama Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H memipin langsung Rapat Koordinasi dan didampingi oleh Wakil Ketua PTA Palembang Drs.H.R.M. Zaini, S.H.M.H. Panitera PTA Palembang Drs.H.Pahri Hamidi,S.H dan Sekretaris PTA Palembang Drs. Edison.M.A.  Dalam Rapat ini Ketua Pengadilan TInggi Agama Palembang mengevaluasi implementasi 9 (sembilan) Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan Agama yang telah di sosialisasikan pada tanggal 14 November 2019 yang telah mendatangkan IT dari Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Aulia Putra yang telah mensosialisasikan 9 Unggulna Aplikasi Inovasi Peradilang Agama yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara; 
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan; 
3. Aplikasi Antrian Sidang 
4. Aplikasi Data Terpadu Kemiskinan; 
5. Command Center; 
6. Aplikasi PNBP Fungsional; 
7. Aplikasi e-Eksaminasi; 
8. Aplikasi e-Register, dan 
9. Aplikasi e-Keuangan;

Dalam Rapat tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan Apresiasi kepada Seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang Provinsi Suamtera Selatan yang telah mengimplementasikan 9 Aplikasi tersebut yang sudah berjalan dengan baik. Dan apabila ada masalah atau problem pimpinan pengadilan agar segera berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang atau pihak terkait agar masalah cepat diselesaikan.

Dengan di implementasikannya 9 program Aplikasi Inovasi Peradilan Agama, dapat mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court) berjalan dengan baik. Karena di dalam Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court) terdiri dari  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online),   e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) dan  e-Litigation (Persidangan secara online) 

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta- Humas: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Sosialisasi Aplikasi e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation) seluruh Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan TUN (Tata Usaha Negara) yang berlangsung tanggal 25 s/d 27 November 2019 di Swiss-Belhotel Mangga Besar Jakarta Pusat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, SH., LLM., Ph.D. Dalam sambutannya Syamsul Maarif menyampaikan kepada peserta bahwa dengan mengikuti sosialisasi ini maka salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah istiqomah dan konsisten dalam mempelajari aplikasi e-Court dengan baik, serta siap untuk memberikan masukan-masukan kepada pimpinan dan memberikan bimbingan kepada kolega di lingkungan masing-masing. Beliau juga mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar dapat menyerap dengan baik semua materi yang disampaikan. Turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum sekaligus memberikan pemaparan materi tentang Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia).

Acara sosialisasi ini diikuti peserta terdiri dari  para Hakim dan Admin Teknologi Informasi pada 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara,  sebagaimana dalam laporan kegiatan yang disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH.,MS. Lebih lanjut Abdullah mengatakan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Sosialisasi Aplikasi e-Court dan e-Litigasi guna menyongsong diterapkannya peradilan elektronik pada 1 Januari 2020.   

Hadir pada acara sosialisasi tersebut para Hakim Agung, para pejabat eselon I s/d IV serta para Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI. (enk/RS/photo:sf)

www.mahkamahagung.go.id- Manado—Humas: Pembangunan pengadilan terpadu di Manado yang menggabungkan enam satuan kerja pengadilan dalam satu kawasan seluas 10 hektar sudah memasuki babak akhir. Proses pembangunan tinggal menyisakan penyelesaian interior dan sarana lingkungan. Diharapkan pada kwartal pertama tahun 2020, mega proyek tersebut sudah dapat diresmikan operasionalnya dan sudah dapat difungsikan.

Fakta ini terungkap saat Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung perkembangan pembangunan tersebut ke Manado, Rabu (20/11/2019). Dalam kunjungan tersebut, Pudjoharsoyo didampingi empat Kepala Biro dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, masing-masing Joko Upoyo (Kepala Biro Perencanaan), Supandi (Kepala Biro Umum), Sahwan (Kepala Biro Keuangan) dan Rosfiana (Kepala Biro Perlengkapan).

Di lokasi, satu persatu dari enam gedung di kompleks itu ditinjau, mulai dari gedung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado hingga Pengadilan Agama Manado.

Secara fisik, keenam gedung tersebut telah berdiri. Dan di masing-masing gedung tersebut tengah berlangsung penyelesaian interior, seperti persiapan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian plafon, dan beberapa pekerjaan lainnya. “Secara umum tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah bergantung cuaca lagi, karena semuanya sudah merupakan pekerjaan in door, “ ujar pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut.

Ditargetkan Diresmikan Awal Tahun 2020

Setelah meninjau keseluruhan gedung di kawasan tersebut, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira melihat performa masing-masing gedung. “Kualitas pembangunannya bagus, pemilihan bahannya juga bagus, dan dari segi pembiayaan tergolong efisien” ujar Pudjoharosoyo gembira.

“Diharapkan pembangunan ini menjadi pilot project pembangunan pengadilan terpadu secara khusus dan pembangunan gedung pengadilan secara umum,” ujarnya mengomentari.

Mantan pengadil kasus kecelakaan artis Saipul Jamil itu berharap agar pembangunan-pembangunan gedung pengadilan yang akan berlangsung tahun 2020 dapat mencontoh pada pembangunan pengadilan terpadu, agar outputnya sama.

Dengan pencapaian pembangunan sejauh ini, Pudjoharsoyo berharap pengadilan terpadu ini sudah dapat diresmikan pada kwartal pertama tahun 2020. “Jika penyelesaian sarana lingkungannya dapat segera dimulai, kita berharap gedung pengadilan terpadu sudah bisa dimanfaatkan sejak April mendatang,” ujar Pudjoharsoyo optimis. (Humas/Mohammad Noor/Pepy)

www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama yang baru Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. membuka secara resmi Bimtek SIPP Angkatan II yang mengusung Tema “Meningkatkan Peran Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai Koordinator Bidang Pengawasan dalam penyelesaian Administrasi Perkara di MS/PTA dan MS/PA Berbasis Teknologi Informasi menuju peradilan agama yang modern sebagai wujud reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI di Pengadilan” Senin (11/11/2019) bertempat di Ruang Sanggabuana 3 Hotel Santika Bekasi. Acara akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari senin dan akan ditutup pada hari rabu siang.

Hadir dalam Pembukaan Bimtek ini sebagian besar Wakil PTA/MS Aceh, Hakim Tinggi, dan seluruh Administrator pada masing-masing PTA/MS Aceh. Acara dimulai dengan Laporan Ketua Panitia, Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H yang menjelaskan Pelaksanaan Bimtek kali ini memang menyasar Wakil Ketua PTA/MS Aceh guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan, untuk dibina menjadi user sekaligus trainer. Ya, menjadi pengguna sekaligus menjadi pembimbing. Sebagai pengguna nantinya para wakil pengadilan tingkat banding dituntut mampu mengoperasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengadministrasian perkara tingkat banding sekaligus juga mengamban amanah Dirjen badan peradilan agama yang berperan juga sebagai pembimbing. Para Wakil Pengadilan tingkat Banding diharapkan dapat menjadi katalisator dalam melakukan “transfers of knowledge” kepada atasan, rekan kerja dan bawahan di satker masing-masing dan juga satuan kerja pengadilan agama yang berada wiliyahnya.

Bertindak sebagai Narasumber ialah Tim IT MA yang dipimpin oleh Ahmad Jauhar ST. M.H., M.M, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika, BUA MA RI, Sofyan Adi Irawan, S.Kom., M.T. Kasubbag Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Serta Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Surabaya. Aco Nur menyampaikan “Apresiasi dari KMA bahwa Peradilan Agama selangkah lebih maju dalam melaksanakan kinerja secara cepat dan tepat, utamanya SIPP, APM, ZI, e-Court adalah program MA, namun badilag melangkah cepat dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dalam rangka melayani masyarakat Peradilan” begitu ujarnya dihadapan seluruh peserta Bimtek disambut tepuk tangan. Lebih lanjut ia berpesan “9 Aplikasi yang di launching oleh Badilag, dan dihadiri oleh 7 negara, dan tanggal 25 November 2019 akan melakukan evaluasi, sebelum tanggal 25 November 2019 diimplementasikan dalam rangka modernisasi peradilan agama. Petakan masalah-masalah yang ada pada aplikasi tersebut karena aplikasi ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama”, Pesan tersebut langsung disambut dengan semangat dengan diucapkannya kata “siap” secara spontan dan serempak oleh para peserta Bimtek yang hadir sore itu.

Setelah memberikan pembinaan secara interaktif dan menarik antara Bapak Dirjen Badilag dan para pserta Bimtek perihal dasar hukum, hingga hal-hal yang baru mengenai kebijakan Mahkamah Agung berupa e-court dan e-litigasi, Dirjen Badilag memotivasi para peserta Bimtek “Mari kita bawa terbang Pengadilan Agama, jangan hanya berlari, jangan menunggu kokok ayam jantan saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020 dalam mengimplementasikan e-litigasi,"demikian diserukan oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang senantiasa bersemangat mengajak, mendorong dan memberikan arahan pada semua aparatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia untuk meningkatkan semangat dalam menuju Peradilan Agama yang modern.” (Agus Digdo/Iwan kartiwan)

www.pta-palembang.net- INDRALAYA | Acara itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah dibuka meriah, Senin (4/11) pagi kemarin. Program itsbat nikah tersebut merupakan terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, perkara isbat nikah periode kedua tahun 2019 ini, sebanyak 530 perkara. Sebelumnya, PA Kayuagung telah menyukseskan acara serupa pada Maret 2019 lalu.

Selain Ketua PA Kayuagung Dra. Sri Wahyuningsih, SH, MHI, turut hadir dalam acara pembukaan kemarin, Bupati Kabupaten Ogan Ilir H. Ilyas Panji Alam, SH, SE, MM, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel Drs. RM. Zaini, SH, MHI, Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Forkompinda Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Kemenag Ogan Ilir, para kepala SKPD, Camat, Kades, Lurah, Kepala KUA, dan para Hakim di lingkungan PA Kayuagung dan PA Sungailiat.

Mengapa PA Sungailiat hadir?

“Mereka ingin mengadakan studi banding terkait isbat nikah, bapak Bupati Bangka Tengah didampingi pimpinan PA Sungailiat langsung turun tangan,” kata Sri Wahyuningsih.

Acara pembukaan sidang isbat nikah berlangsung tepat pada pukul 10.00 WIB di aula kantor bupati Tanjung Senai Indralaya, Bupati Ogan Ilir usai memberikan kata sambutan langsung memukul gong, tanda pembukaan acara tersebut.

“Saya menyambut baik acara ini dan saya sangat puas, saya kira benar apa yang disampaikan Bapak Bupati Bangka Tengah tadi, acara ini merupakan isbat nikah terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ilyas Panji Alam disambut tepuk tangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PTA Sumsel mengingatkan, para hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara isbat nikah karena akan banyak problematika di dalamnya.

“Saya ingatkan jangan ada penyelundupan hukum,” tegas RM. Zaini.

Program ini akan berlangsung sejak Senin 4 November 2019 hingga Jumat 8 November 2019, masing-masing pasutri berasal dari kecamatan yang tersebar di wilayah Ogan Ilir.

Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kayuagung dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

Sekadar informasi, dari penelusuran redaksi di lapangan, pada Senin kemarin, perkara isbat nikah yang telah diputuskan sebanyak 115 perkara, terdiri atas putus dikabulkan, putus digugurkan dan putus dicabut oleh para pihak.

“Putus kami kabulkan berarti telah sesuai hukum acara yang berlaku, fakta benar dan peristiwa benar, kalau kami memutuskan gugur berarti para pihak tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, putus cabut berarti para pihak yang memohon kepada majelis hakim kerena alasan tertentu mereka,” ungkap wakil ketua PA Kayuagung Drs. Cik Basir, SH, MHI. (Alim/Arqom)