www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, melakukan pembinaan kepada seluruh ketua, panitera dan sekretaris PA sewilayah PTA Surabaya, Kamis (24/10). Acara yang dilaksanakan di Aula PTA Surabaya, juga dihadiri ketua PTA Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H, sekretaris Ditjen Badilag Drs. Arief Hidayat , S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Pembinaan oleh Dirjen Badilag ini merupakan rangkaian akhir dari pelantikan wakil ketua dan panitera Pengganti PTA Surabaya, wisuda purnabhakti hakim tinggi serta launching aplikasi inovasi PTA Surabaya.

Dalam pembinaannya Aco Nur berharap, 9 Aplikasi yang dilaunching oleh Badilag pada bulan September yang lalu dapat segera diterapkan di seluruh satker di Indonesia. "Bulan November nanti saya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 9 aplikasi ini," ungkapnya.

Pembuatan 9 aplikasi ini, lanjut Aco Nur, tidak menggunakan pihak ketiga, tetapi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki oleh Peradilan Agama, yang 50% adalah pegawai honorer.

Satu hal yang menjadi perhatiannya adalah Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan. Aplikasi ini menjadi bentuk kerjasama Badilag dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Aco Nur mengatakan data yang diperoleh dari TNP2K adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Badilag mengambil langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak dibebankan waktu dan biaya untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu.

Selama ini untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu masyarakat harus melalui beberapa tahap, yaitu harus membawa surat pengantar baik dari RT, RW ataupun Kelurahan. "Dengan bekerjasama dengan TNP2K, masyarakat tidak perlu lagi mendapatkan surat keterangan ini melalui RT, RW ataupun Kelurahan, tetapi langsung ke pengadilan dengan membawa KTP. Dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, akan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat dibawah garis kemiskinan yang perlu dibebaskan dalam biaya perkara," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Aco Nur juga memonitoring penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran. Ini dilakukannya setiap kali melakukan pembinaan di daerah.

Berikut data 10 besar penilaian penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran Pengadilan Agama se-wilayah PTA Surabaya :

Penilaian Penyelesaian Perkara

Implementasi E-Court

Penilaian Website

Realisasi Anggaran DIPA 01

Realisasi Anggaran DIPA 04

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta—Humas: Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan di bidang pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menyelenggarakan pembinaan dan konsultasi persiapan pelaksanaan pembangunan gedung kantor. Acara yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center, Jakarta tersebut diperuntukkan bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang akan melaksanakan pembangunan atau renovasi gedung pada tahun anggaran 2020.

Saat membuka acara tersebut, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo yang diwakili oleh Sahwan, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembinaan dan konsultasi mengenai pembangunan gedung agar aparatur yang terlibat dalam pembangunan atau renovasi gedung dapat mengetahui tata cara pelaksanaannya dengan benar serta mendapatkan perkembangan peraturan terkait.

“Untuk menghindari kesalahan yang mungkin timbul di belakang hari nanti,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Selain itu, lanjut Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung menghendaki agar pada akhir tahun 2020 semua pembangunan gedung kantor sudah dapat dirampungkan. “Artinya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mampu mewujudkan gedung pengadilan sesuai standar yang ada,” imbuh Pudjoharsoyo.

Berencana Membangun 25 Gedung Pengadilan Baru

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran belanja modal sebesar 1,2 trilyun rupiah. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun 25 gedung pengadilan baru, menyelesaikan pembangunan yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan pembangunan-pembangunan yang berpotensi berstatus KDP.

Gedung-gedung baru yang akan dibangun pada tahun 2020, menurut Pudjoharsoyo adalah sebagian dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu. Saat ini pengadilan-pengadilan tersebut menempati gedung tempat sidang di luar gedung pengadilan induk (zitting plaats), gedung-gedung berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah, bahkan sebagian masih menyewa gedung bahkan ruko.

Pembangunan gedung baru ini dimaksudkan agar pengadilan dapat melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal. “Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mendukung reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” lanjut Pudjoharsoyo.

Seluruh gedung pengadilan yang akan dibangun tersebut terdiri dari 16 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama. “Hingga saat ini baru 25 pengadilan yang telah memenuhi persyaratan data dukung,” ungkapnya menjelaskan. Dengan begitu, Mahkamah Agung akan secara simultan menyelesaikan pembangunan gedung pengadilan baru di tahun-tahun berikutnya.

Menggandeng Beberapa Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan ketercapaian maksud dari kegiatan pembinaan dan konsultasi persiapan pembangunan gedung pengadilan tersebut, Mahkamah Agung menggandeng sejumlah pemangku kepentingan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan anggaran dan pembangunan gedung. Para pemangku kepentingan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pihak-pihak tersebut diharapkan turut memberikan penguatan baik pada tataran kebijakan maupun teknis terkait dengan pembangunan dan renovasi gedung.  “Para peserta akan diberikan materi tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan langsung akan dipraktekkan untuk kepentingan pembangunan gedung di satuan kerjanya,” Ujar Sahwan, yang bertindak selaku ketua panitia.

Sahwan berharap setelah mengikuti kegiatan ini pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan dapat segera dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, penyerapan dan pertanggung jawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga. (Humas/Mohammad Noor/photo:azh)

PTA-Palembang|01-10-2019

1. Pembacaan Do'a oleh Drs.H. Kamil Umar Esa, S.H
2. Kesan dan Pesan Hakim Tinggi yang mutasi dan Promosi oleh Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H
3. Kesan dan Pesan yang memawakili karyawan/ti Pengadilan TInggi Agama Palembang oleh Drs.H.Mohd. Abduh, HMN, S.H
4. Sambutan dari ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
5. Hiburan dari PTA NADA
6. Penyerahan Cendera Mata
7. Ucapan Selamat.

Adapun Riwayat jabatan  Drs.H. Abdullah, S.H.,M.H adalah :

.

Acara Pelepasan dan Pengantar Tugas Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H. Sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang berjalan dengan lancar dan sukses. semoga Drs.H.Abdullah, S.H.,M.H sukses di tempat yang baru dan segera berkarir kembali di Wilayah Jawa dan Sumatera