Prabumulih, Jum'at (25 Juli 2025)

Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Prabumulih, Para Hakim dan Tenaga Teknis Pengadilan Agama Prabumulih mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Nasional yang membahas tema penting “Komunikasi terhadap Kaum Rentan yang Berhadapan dengan Hukum”, yang dilaksanakan secara daring berdasarkan pembagian zona wilayah.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Zona 4, yaitu Ibu Famelia Sari, M.Psi., Psikolog, yang menyampaikan materi seputar pendekatan psikologis dan komunikasi yang efektif terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Peserta bimtek ini mencakup seluruh satuan kerja tingkat pertama di bawah :
???? Pengadilan Tinggi Agama Palembang
???? Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau
???? Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan peradilan agama yang ramah, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum rentan.

???? Mari terus tingkatkan kapasitas diri demi peradilan yang lebih berempati dan berkeadilan sosial!

Prabumulih, Kamis (24 Juli 2025)

Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, YM. Dwi Husna Sari, S.H.I., bersama Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, dan Staf Pengadilan Agama Prabumulih melaksanakan kegiatan Audiensi sekaligus Silaturahmi dengan Walikota Prabumulih bertempat di Ruang Kerja Walikota Prabumulih. Pertemuan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan yang sebelumnya telah disepakati sebagai bentuk implementasi dari MoU antara Gubernur Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Audiensi ini membahas komitmen bersama dalam mendukung upaya:
???? Pencegahan perkawinan anak di bawah umur
???? Perlindungan dan penegakan hak asuh anak pasca perceraian
???? Pemenuhan hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian

Penguatan sinergitas dan sinkronisasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pengadilan Agama menjadi sangat penting guna memastikan setiap kebijakan, program, serta layanan hukum dan sosial berjalan seiring demi memberikan perlindungan dan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan sebagai kelompok rentan.

Melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem pelayanan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik masyarakat.

Prabumulih, Rabu (23 Juli 2025)

Bertempat di ruang Ketua PA Prabumulih, telah dilaksanakan audiensi antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Prabumulih, Bpk. Oktabri Khairullah, S.H., dengan Ketua Pengadilan Agama Prabumulih, YM. Dwi Husna Sari, S.H.I., didampingi oleh Wakil Ketua PA Prabumulih, YM. Akhyaruddin, Lc., Panitera PA Prabumulih, Bpk. Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H., dan Panitera Pengganti PA Prabumulih, Bpk. Hafisi, S.H.

Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum yang proaktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal legalisasi pernikahan yang belum tercatat secara hukum negara.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan isbat nikah terpadu nantinya dapat berjalan lancar, tertib, dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi warga Prabumulih.

Prabumullih, 22 Juli 2025

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai akses, peluang, serta pemanfaatan program rumah subsidi dari pemerintah, Hakim Pengadilan Agama Prabumulih, YM. Rino Prasetyo, S.H., bersama Kasubbag Kepegawaian & Ortala, Ibu. Eny Andriany, S.M., Kasubbag PTIP, Ibu. Nani Kurniati, S.Kom., Kasubbag Umum & Keuangan, Ibu. Nurbaiti, S.Th.I., serta Staf Kesekretariatan, turut serta dalam kegiatan Sosialisasi tentang Peluang dan Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sosialisasi ini ditujukan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai bentuk informasi dan dukungan terhadap program pemerintah dalam hal penyediaan perumahan bagi aparatur sipil negara dan pegawai peradilan.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti tata tertib yang telah ditentukan, antara lain penggunaan format penamaan peserta yang sesuai, pengisian daftar hadir online, kehadiran 30 menit sebelum acara, serta penggunaan virtual background dan kamera aktif selama berlangsungnya kegiatan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh aparatur peradilan dapat memahami peluang besar yang ditawarkan oleh pemerintah, serta memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung kesejahteraan dan kepastian hunian yang layak.

???? "Akses informasi yang tepat menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik."

Palembang, Selasa (22 Juli 2025)

Bertempat di Griya Agung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua PA Prabumulih, YM. Dwi Husna Sari, S.H.I., bersama Panitera PA Prabumulih, Bpk. Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H., dan Sekretaris PA Prabumulih, Bpk. Muhammad Firdaus, S.Kom., telah mengikuti Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Pengadilan Agama se-Sumatera Selatan tentang Sinergitas Penguatan Kapasitas dan Sinkronisasi Koordinasi dalam Pencegahan Perkawinan Anak, Hak Asuh Anak dan Hak Perempuan setelah Perceraian.

Acara ini diawali dengan Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan di Aula Prof. Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. – Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama se-wilayah PTA Palembang, Panitera dan Sekretaris, serta para kepala daerah (Bupati/Walikota) se-Sumatera Selatan.

Sinergi kelembagaan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak dan perempuan.