www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama yang baru Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H, Dirjen Badilag Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. membuka secara resmi Bimtek SIPP Angkatan II yang mengusung Tema “Meningkatkan Peran Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai Koordinator Bidang Pengawasan dalam penyelesaian Administrasi Perkara di MS/PTA dan MS/PA Berbasis Teknologi Informasi menuju peradilan agama yang modern sebagai wujud reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI di Pengadilan” Senin (11/11/2019) bertempat di Ruang Sanggabuana 3 Hotel Santika Bekasi. Acara akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai hari senin dan akan ditutup pada hari rabu siang.

Hadir dalam Pembukaan Bimtek ini sebagian besar Wakil PTA/MS Aceh, Hakim Tinggi, dan seluruh Administrator pada masing-masing PTA/MS Aceh. Acara dimulai dengan Laporan Ketua Panitia, Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H yang menjelaskan Pelaksanaan Bimtek kali ini memang menyasar Wakil Ketua PTA/MS Aceh guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan, untuk dibina menjadi user sekaligus trainer. Ya, menjadi pengguna sekaligus menjadi pembimbing. Sebagai pengguna nantinya para wakil pengadilan tingkat banding dituntut mampu mengoperasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk pengadministrasian perkara tingkat banding sekaligus juga mengamban amanah Dirjen badan peradilan agama yang berperan juga sebagai pembimbing. Para Wakil Pengadilan tingkat Banding diharapkan dapat menjadi katalisator dalam melakukan “transfers of knowledge” kepada atasan, rekan kerja dan bawahan di satker masing-masing dan juga satuan kerja pengadilan agama yang berada wiliyahnya.

Bertindak sebagai Narasumber ialah Tim IT MA yang dipimpin oleh Ahmad Jauhar ST. M.H., M.M, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika, BUA MA RI, Sofyan Adi Irawan, S.Kom., M.T. Kasubbag Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika Serta Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Surabaya. Aco Nur menyampaikan “Apresiasi dari KMA bahwa Peradilan Agama selangkah lebih maju dalam melaksanakan kinerja secara cepat dan tepat, utamanya SIPP, APM, ZI, e-Court adalah program MA, namun badilag melangkah cepat dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut dalam rangka melayani masyarakat Peradilan” begitu ujarnya dihadapan seluruh peserta Bimtek disambut tepuk tangan. Lebih lanjut ia berpesan “9 Aplikasi yang di launching oleh Badilag, dan dihadiri oleh 7 negara, dan tanggal 25 November 2019 akan melakukan evaluasi, sebelum tanggal 25 November 2019 diimplementasikan dalam rangka modernisasi peradilan agama. Petakan masalah-masalah yang ada pada aplikasi tersebut karena aplikasi ini dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama”, Pesan tersebut langsung disambut dengan semangat dengan diucapkannya kata “siap” secara spontan dan serempak oleh para peserta Bimtek yang hadir sore itu.

Setelah memberikan pembinaan secara interaktif dan menarik antara Bapak Dirjen Badilag dan para pserta Bimtek perihal dasar hukum, hingga hal-hal yang baru mengenai kebijakan Mahkamah Agung berupa e-court dan e-litigasi, Dirjen Badilag memotivasi para peserta Bimtek “Mari kita bawa terbang Pengadilan Agama, jangan hanya berlari, jangan menunggu kokok ayam jantan saat matahari pertama kali terbit di tahun 2020 dalam mengimplementasikan e-litigasi,"demikian diserukan oleh Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang senantiasa bersemangat mengajak, mendorong dan memberikan arahan pada semua aparatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia untuk meningkatkan semangat dalam menuju Peradilan Agama yang modern.” (Agus Digdo/Iwan kartiwan)

www.pta-palembang.net- INDRALAYA | Acara itsbat nikah (pengesahan nikah) bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah dibuka meriah, Senin (4/11) pagi kemarin. Program itsbat nikah tersebut merupakan terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, perkara isbat nikah periode kedua tahun 2019 ini, sebanyak 530 perkara. Sebelumnya, PA Kayuagung telah menyukseskan acara serupa pada Maret 2019 lalu.

Selain Ketua PA Kayuagung Dra. Sri Wahyuningsih, SH, MHI, turut hadir dalam acara pembukaan kemarin, Bupati Kabupaten Ogan Ilir H. Ilyas Panji Alam, SH, SE, MM, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumsel Drs. RM. Zaini, SH, MHI, Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Forkompinda Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Kemenag Ogan Ilir, para kepala SKPD, Camat, Kades, Lurah, Kepala KUA, dan para Hakim di lingkungan PA Kayuagung dan PA Sungailiat.

Mengapa PA Sungailiat hadir?

“Mereka ingin mengadakan studi banding terkait isbat nikah, bapak Bupati Bangka Tengah didampingi pimpinan PA Sungailiat langsung turun tangan,” kata Sri Wahyuningsih.

Acara pembukaan sidang isbat nikah berlangsung tepat pada pukul 10.00 WIB di aula kantor bupati Tanjung Senai Indralaya, Bupati Ogan Ilir usai memberikan kata sambutan langsung memukul gong, tanda pembukaan acara tersebut.

“Saya menyambut baik acara ini dan saya sangat puas, saya kira benar apa yang disampaikan Bapak Bupati Bangka Tengah tadi, acara ini merupakan isbat nikah terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan,” kata Ilyas Panji Alam disambut tepuk tangan.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PTA Sumsel mengingatkan, para hakim harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan perkara isbat nikah karena akan banyak problematika di dalamnya.

“Saya ingatkan jangan ada penyelundupan hukum,” tegas RM. Zaini.

Program ini akan berlangsung sejak Senin 4 November 2019 hingga Jumat 8 November 2019, masing-masing pasutri berasal dari kecamatan yang tersebar di wilayah Ogan Ilir.

Sebagai pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kayuagung dan Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.

Sekadar informasi, dari penelusuran redaksi di lapangan, pada Senin kemarin, perkara isbat nikah yang telah diputuskan sebanyak 115 perkara, terdiri atas putus dikabulkan, putus digugurkan dan putus dicabut oleh para pihak.

“Putus kami kabulkan berarti telah sesuai hukum acara yang berlaku, fakta benar dan peristiwa benar, kalau kami memutuskan gugur berarti para pihak tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, putus cabut berarti para pihak yang memohon kepada majelis hakim kerena alasan tertentu mereka,” ungkap wakil ketua PA Kayuagung Drs. Cik Basir, SH, MHI. (Alim/Arqom)

www.badilag.mahkamahagung.go.id- Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, melakukan pembinaan kepada seluruh ketua, panitera dan sekretaris PA sewilayah PTA Surabaya, Kamis (24/10). Acara yang dilaksanakan di Aula PTA Surabaya, juga dihadiri ketua PTA Surabaya Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H, sekretaris Ditjen Badilag Drs. Arief Hidayat , S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Pembinaan oleh Dirjen Badilag ini merupakan rangkaian akhir dari pelantikan wakil ketua dan panitera Pengganti PTA Surabaya, wisuda purnabhakti hakim tinggi serta launching aplikasi inovasi PTA Surabaya.

Dalam pembinaannya Aco Nur berharap, 9 Aplikasi yang dilaunching oleh Badilag pada bulan September yang lalu dapat segera diterapkan di seluruh satker di Indonesia. "Bulan November nanti saya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 9 aplikasi ini," ungkapnya.

Pembuatan 9 aplikasi ini, lanjut Aco Nur, tidak menggunakan pihak ketiga, tetapi dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki oleh Peradilan Agama, yang 50% adalah pegawai honorer.

Satu hal yang menjadi perhatiannya adalah Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan. Aplikasi ini menjadi bentuk kerjasama Badilag dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Aco Nur mengatakan data yang diperoleh dari TNP2K adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Badilag mengambil langkah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak dibebankan waktu dan biaya untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu.

Selama ini untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu masyarakat harus melalui beberapa tahap, yaitu harus membawa surat pengantar baik dari RT, RW ataupun Kelurahan. "Dengan bekerjasama dengan TNP2K, masyarakat tidak perlu lagi mendapatkan surat keterangan ini melalui RT, RW ataupun Kelurahan, tetapi langsung ke pengadilan dengan membawa KTP. Dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, akan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat dibawah garis kemiskinan yang perlu dibebaskan dalam biaya perkara," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Aco Nur juga memonitoring penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran. Ini dilakukannya setiap kali melakukan pembinaan di daerah.

Berikut data 10 besar penilaian penyelesaian perkara, E-court, website dan realisasi anggaran Pengadilan Agama se-wilayah PTA Surabaya :

Penilaian Penyelesaian Perkara

Implementasi E-Court

Penilaian Website

Realisasi Anggaran DIPA 01

Realisasi Anggaran DIPA 04

www.mahkamahagung.go.id- Jakarta—Humas: Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan di bidang pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menyelenggarakan pembinaan dan konsultasi persiapan pelaksanaan pembangunan gedung kantor. Acara yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center, Jakarta tersebut diperuntukkan bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang akan melaksanakan pembangunan atau renovasi gedung pada tahun anggaran 2020.

Saat membuka acara tersebut, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo yang diwakili oleh Sahwan, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembinaan dan konsultasi mengenai pembangunan gedung agar aparatur yang terlibat dalam pembangunan atau renovasi gedung dapat mengetahui tata cara pelaksanaannya dengan benar serta mendapatkan perkembangan peraturan terkait.

“Untuk menghindari kesalahan yang mungkin timbul di belakang hari nanti,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Selain itu, lanjut Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung menghendaki agar pada akhir tahun 2020 semua pembangunan gedung kantor sudah dapat dirampungkan. “Artinya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mampu mewujudkan gedung pengadilan sesuai standar yang ada,” imbuh Pudjoharsoyo.

Berencana Membangun 25 Gedung Pengadilan Baru

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran belanja modal sebesar 1,2 trilyun rupiah. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun 25 gedung pengadilan baru, menyelesaikan pembangunan yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan pembangunan-pembangunan yang berpotensi berstatus KDP.

Gedung-gedung baru yang akan dibangun pada tahun 2020, menurut Pudjoharsoyo adalah sebagian dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu. Saat ini pengadilan-pengadilan tersebut menempati gedung tempat sidang di luar gedung pengadilan induk (zitting plaats), gedung-gedung berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah, bahkan sebagian masih menyewa gedung bahkan ruko.

Pembangunan gedung baru ini dimaksudkan agar pengadilan dapat melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal. “Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mendukung reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” lanjut Pudjoharsoyo.

Seluruh gedung pengadilan yang akan dibangun tersebut terdiri dari 16 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama. “Hingga saat ini baru 25 pengadilan yang telah memenuhi persyaratan data dukung,” ungkapnya menjelaskan. Dengan begitu, Mahkamah Agung akan secara simultan menyelesaikan pembangunan gedung pengadilan baru di tahun-tahun berikutnya.

Menggandeng Beberapa Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan ketercapaian maksud dari kegiatan pembinaan dan konsultasi persiapan pembangunan gedung pengadilan tersebut, Mahkamah Agung menggandeng sejumlah pemangku kepentingan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan anggaran dan pembangunan gedung. Para pemangku kepentingan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pihak-pihak tersebut diharapkan turut memberikan penguatan baik pada tataran kebijakan maupun teknis terkait dengan pembangunan dan renovasi gedung.  “Para peserta akan diberikan materi tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan langsung akan dipraktekkan untuk kepentingan pembangunan gedung di satuan kerjanya,” Ujar Sahwan, yang bertindak selaku ketua panitia.

Sahwan berharap setelah mengikuti kegiatan ini pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan dapat segera dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, penyerapan dan pertanggung jawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga. (Humas/Mohammad Noor/photo:azh)