Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Syariffudin, SH.,MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH, para ketua Kamar serta sekretaris Mahkamah Agung melakukan acara MARI mendengar secara virtual pada hari Senin, 8/6/2020 diruang Command Center Mahkamah Agung. Tujuan dari acara MARI mendengar ini untuk menyerap masukan dan saran terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sidang on line perkara pidana ditengah situasi pandemik covid 19.

MARI mendengar secara virtual, diikuti oleh Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Bappenas, LBH, LSM.

Permasalahan dan masukan dari para peserta MARI mendengar tersebut nanti akan dibahas oleh Kelompok Kerja (pokja) yang sedang menyusun aturan tentang mekanisme Ilitigasi perkara pidana. (Humas)

www. mahkamahagung.go.id l Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual pada Senin, 1 Juni 2020 di ruang Command Centre Mahkamah Agung.  Pada upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH.

Upacara dengan tema ‘Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju’ itu dihadiri oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, para pimpinan Lembaga Negara dan para Menteri  dari ruangan masing-masing. Upacara didahului dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, dilanjutkan dengan pembacaan teks UUD 1945 oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam amanatnya, Presiden Joko widodo menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila di tengah pandemi Covid ini, menguji daya juang sebagai bangsa. Menguji pengorbanan, kedisiplinan, kepatuhan, ketenangan dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

Jokowi menegaskan bahwa dalam menghadapi ujian tersebut, bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan. Pancasila juga menggerakkan rasa kepedulian untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan untuk meringankan beban seluruh anak negeri dan menumbuhkan daya juang dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi.

Pada kesempatan tersebut pula, Jokowi berpesan bahwa Pancasila harus menjadi nilai-nilai luhur dalam kehidupan keseharian, Pancasila harus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dan kehidupan. Pancasila harus menjadi nilai yang terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia.

Acara ditutup dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama.

Selamat Hari Lahir Pancasila, semoga nilai luhurmu terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. (azh/RS/photo:DS)

Jakarta – Humas MA: Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung ke-13 telah memasuki masa pensiun pada 30 April 2020 lalu. Pria asal Pare Pare ini memimpin Mahkamah Agung dalam dua periode, yaitu periode 2012-2016 dan periode 2016-2020. 

Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Agung telah berhasil  dalam banyak hal, dan yang paling mengena kepada masyarakat adalah bahwa Prof Hatta telah mengubah paradigma penyelenggaraan peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, dari manual ke digital, era yang dicanangkan itu disebut sebagai era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah e-court, e-summons, e-filling, e-litigation, dan aplikasi elektronik lainnya di mana masyarakat Indonesia sudah bisa merasakan hasilnya bersama.

Selain itu dalam bidang manajemen penanganan perkara, di bawah kepemimpinan Prof. Hatta, Mahkamah Agung berhasil membangun sistem kamar dan mengikis sisa perkara di Mahkamah Agung, dari jumlah 10.112 perkara pada tahun 2012 hingga hanya 217 perkara pada tahun 2019. Dalam bidang teknis, Mahkamah Agung banyak melakukan pembaruan hukum acara antara lain dalam gugatan sederhana, prosedur mediasi di pengadilan, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pedoman beracara dalam sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dan keberatan terhadap penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penanganan tindak pidana korporasi.

Dalam bidang non teknis, laporan keuangan Mahkamah Agung berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut, hampir 100 % satuan kerja pengadilan di Indonesia telah mendapatkan akreditasi penjaminan mutu pengadilan, dan 70 satuan kerja pengadilan mendapatkan penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta masih banyak capaian dan penghargaan lainnya.

Selama kepemimpinannya, Hatta Ali mendapatkan beberapa anugerah di antaranya sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2018” dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga anugerah sebagai “Pemimpin Perubahan Tahun 2019” dari Wakil Presiden Republik Indonesia.

Terkait hal tersebut, pada pidato perdananya, Rabu 13 Mei 2020 lalu, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung Terpilih ke 14 menyampaikan terima kasihnya kepada Hatta Ali atas semua capaian yang telah diraihnya dan bertekad akan meneruskan itu semua. “Dalam kesempatan ini, kita seluruh warga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau dan sejarah akan mencatat dengan tinta emas seluruh pengabdian yang telah beliau sumbangkan untuk lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sebagai “Bapak Pembaruan Peradilan Indonesia”. Semoga kita semua dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian dan keberhasilan yang telah dicapai di bawah kepemimpinan beliau,” harap Dr. Syarifuddin.

Dr. Syarifuddin menambahkan bahwa tanggal 30 April 2020 yang lalu, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. telah menyelesaikan masa tugasnya dan memasuki masa purnabakti. Namun karena adanya pandemi Covid-19, seluruh acara yang telah kita agendakan dan telah kita susun dengan baik untuk melepas beliau, terpaksa gagal dilaksanakan. “InsyaAllah jika pandemi Covid-19 telah berakhir kita akan melepas beliau dengan acara wisuda purnabakti,” ujarnya.

Terima kasih Prof. Hatta atas semua daya upaya, kerja keras, doa, ide, dan kemajuan untuk peradilan Indonesia, semoga Tuhan membalasnya dengan kebaikan berlipat. Jasamu abadi, Bapak. (azh/RS/photo:PN)

Dirjen Badilag membuka Fit & Proper Test secara virtual

Efektif dan Efisien

Kegiatan ini adalah pelaksanaan anggaran belanja negara melalui DIPA Badilag Tahun 2020 yang mengalokasikan anggaran Fit and Proper Tes calon pimpinan pengadilan Agama Tahun 2020 sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dengan dana sebesar itu, Ditjen Badilag dituntut untuk memberi solusi atas kekosongon sejumlah pimpinan dari 412 satuan kerja tingkat pertama dan 29 satuan kerja tingkat banding.

Kegiatan hari ini yang diikuti 202 peserta, hanya menghabiskan anggaran sebesar RP.478.550.000 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), atau rata-rata Rp.2.369.059 untuk setiap peserta. Masih tersisa RP.721.450.000 yang bisa digunakan untuk Fit anf Proper Test calon pimpinan tahun ini, baik untuk PTA, PA Kelas IA, atau bahkan menambah lagi calon pimpinan pengadilan Kelas IB dan Kelas II.

Sebagai perbandingan, Tahun 2019, setiap peserta menghabiskan Rp.4.903.972 setiap orang, artinya, proses seleksi yang dilakukan secara virtual ini dapat menghemat sebesar 52,7 % anggaran, itupun belum termasuk anggaran transportasi yang dikeluarkan peserta pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Ini berarti, Badilag berhasil mengembangkan salah satu prinsip Smart and Prosperity, yang memudahkan peserta.

Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. mengambil kebijakan yang tidak biasa, jauh sebelum issu covid 19 melanda Indonesia, telah memutuskan untuk melakukan terobosan dengan menyelenggarakan Profile Assessment dan Fit and Proper Test secara virtual. Kebijakan ini menghemat anggaran negara yang tidak sedikit, dan ditaksir mendekati millyaran rupiah dari asumsi transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta, panitia, dan penguji selama kegiatan berlangsung seandainya dilakukan secara manual.  

Setali tiga uang, PPSDM Consultant sebagai penyedia jasa Assessment mendapat apresiasi dari dari beberapa pihak berkat pemberitaan yang menyebutkan Ditjen Badilag berhasil melakukan virtual assessment sebanyak 202 orang dengan assessor PPSDM Consultant. Seluruh hasil assessment tersebut telah diterima oleh badilag pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020.

9 Penguji, 202 Peserta, 162 Sesi

Seluruh Peserta yang terdiri dari 86 Capim kelas IB dan 116 CAPIM kelas II akan mengikuti wawancara jarak jauh dalam ujian kompetensi tehnis dan kompetensi manajerial dari 177 satuan kerja, yang bertebaran di seluruh Indonesia, dari MS Sabang s.d PA Merauke, dari PA.Tahuna s.d PA Ruteng.

Peserta dibagi menjadi 18 Kelompok dan terjadwal mengikuti wawancara dalam 162 sesi, dengan 9 penguji dalam waktu 4 hari, dari hariSenin tanggal 11 Mei 2020 s.d Kamis tanggal 14 Mei 2020.

Adapun tim penguji dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Dirjen Badilag MARI dengan Materi : Visi, Misi dan Kebijakan MARI.
2. Kepala Badan Pengawasan MARI dengan materi: Managemen Pengawasan Peradilan.
3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MARI dengan Materi : Managemen Pengembangan Kediklatan Tenaga Teknis dan Tenga Non Teknis.
4. KPTA DKI Jakarta dengan Materi: Hukum Acara Peradilan Agama, Gugatan Sederhana, dan Hukum Acara Jinayah di Aceh.
5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag dengan materi : Managemen Pembinaan dan Pengembangan SDM
6. Sekretaris Ditjen Badilag dengan Materi : Tugas Pokok dan Fungsi Ditjen Badilag.
7. Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag dengan materi: Kebijakan Administrasi Peradilan.
8. Panitera Muda Agama MARIdengan Materi : Hukum Keluarga dan Perdata Sosial, meliputi Bidang Perkawinan, Kewarisan, Wakaf, Hibah, Zakat, Sedekah, dan Ekonomi Syariah.
9. Hakim Yustisal MA dengan materi: Membaca Kitab.

Formasi Pimpinan Peradilan Agama

Ketua Panitia Fit & Proper Test, Dr. Sultan, S.H., M.H. yang juga merupakan Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag dalam laporannya mengatakan bahwa, data dari Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKEP) menunjukkan bahwa saat ini terdapat sejumlah jabatan pimpinan Pengadilan dari Kelas IB dan kelas II yang lowong, pelaksanaan Fit and Proper Test ini, diharapkan dapat mengisi abatan-jabatan yang lowong tersebut.

Dari data SIKEP tersebut diketahui Ada 4 KPA kelas IB yang lowong, 16 lainnya harus dimutasi tahun 2020 ini karena terhalang kenaikan pangkat oleh kelas pengadilan. Dengan demikian, secara prediktif, harus dipersiapkan 20 KPA Kelas IB. Pengisian 20 KPA IB itu, meniscayakan lowongan WKPA Kelas IB bertambah menjadi 20, karena KPA diambil dari WKPA dengan kelas yang sama. Dengan demikian, WKPA IB yang sedang kosong berjumlah 74 ditambah 20 lainnya yang harus dimutasi, sehingga organisasi membutuhkan 94 orang sebagai WKPA Kelas IB.          

Pada Pengadilan Agama Kelas II saat ini, terdapat 9 Jabatan Ketua yang lowong, 3 lainnya harus dimutasi ke Pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi agar bisa naik pangkat, dan 86 KPA Kelas II terbaik, sedang berjuang naik jabatan menjadi WKPA Kelas IB yang sebentar lagi akan diuji. Jika setengah dari 86 KPA Kelas II ini lulus menjadi CWKPA Kelas IB, menyebabkan kekosongan KPA Kelas II menjadi 55. Mengisi 55 KPA Kelas II yang lowong itu, menyebabkan kekurangan WKPA Kelas II mejadi 127 karena saat ini saja sudah terdapat 72 jabatan WKPA Kelas II yang lowong. (sp/ahb)

YM. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 29 April 2020 yang lalu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim serta aparat peradilan agama dalam permasalahan teknis yustisial, Ditjen Badilag mengadakan pembinaan dan kajian rutin dengan menghadirkan Hakim Agung dari Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagai narasumber.

Acara pembinaan dan kajian ini dilaksanakan secara online, Pembinaan dan Kajian yang pertama dibuka oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI pada pekan lalu. Untuk seri ke 2 ini diisi oleh YM. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dengan tema Permasalahan Sita & Eksekusi, pada hari Jum’at Pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB.

Tepat pukul 09.00 wib bertepatan dengan hari jumat dan bersamaan bulan ramadhan dimulai program kegiatan yang telah diagendakan jauh-jauh hari ini. Dalam kesempatan ini, seluruh aparat teknis peradilan agama diintruksikan untuk mengikuti pembinaan dan kajian ini. Ketua Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA yang berada di Ibu kota provinsi mengikuti pembinaan dan kajian secara interaktif melaluli aplikasi ZOOM, dan Hakim Tinggi, Hakim dan aparat peradilan lainnya mengikuti pembinaan dan kajian secara langsung (live streaming) melalui chanel Youtube Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada url: https://www.youtube.com/c/dokinfobadilag. Peserta mengikuti pembinaan dan kajian melalui perangkat tekhnologi masing-masing dengan melaksanakan protokol pencegahan Covid-19.

Dirjen Badilag membuka pembinaan dan kajian

Dirjen Badilag, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. membuka langsung pembinaan dan kajian ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hakim dan tenaga teknis lainnya dalam menangani tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, kajian ini juga akan dilakukan secara rutin dengan menghadirkan hakim agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI. “Pembinaan dan kajian ini akan dilakukan secara rutin dengan mengangkat tema dan permasalahan hukum di peradilan agama, minggu lalu, pembinaan sudah dimulai oleh Ketua Kamar Agama, Mahkamah Agung RI YM. Dr. Amran Suadi, S.H., M.H.,M.M., dan pada hari ini sudah hadir dihadapan kita YM. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., sebagai narasumber dengan tema permasalahan sita dan eksekusi, saya harap semua aparat peradilan, khususnya tenaga tekhnis untuk mengikuti kegiatan ini jangan disia-siakan kesempatan yang baik ini” demikian Dirjen Badilag, sebelum mempersilahkan YM. Purwosusilo untuk memulai pembinaan dan kajian.

Permasalahan Sita & Eksekusi

YM. Purwosusilo memulai uraiannya dengan beberapa permasalan mendasar yang sering terjadi dalam praktek di peradilan agama, antara lain permasalahan kerancuan putusan sela dan putusan akhir, pertimbangan eksepsi yang tidak jelas, gugatan ditolak tanpa pembuktian serta pengakuan dengan klausul. Kemudian pembahasan masuk ke dalam tema pokok diskusi yang diawali dengan paparan mengenai permasalahan sita dan eksekusi di dalam praktek, seperti judul eksekusi riil namun berita acara tentang sita, perlawanan eksekusi dikabulkan sedangkan eksekusi tetap dilanjutkan dan terkait pemulihan hak atas objek yang dieksekusi.

Pada prinsipnya terdapat dua macam eksekusi yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Dalam praktik di Pengadilan Agama seringkali ekeskusi riil dilakukan sita eksekusi terlebih dahulu. Untuk eksekusi riil tidak perlu dilakukan sita eksekusi, karena sita eksekusi dilakukan untuk eksekusi pembayaran uang untuk persiapan lelang. Eksekusi riil harus melihat ketentuan Pasal 1033 Rv dan Pasal 200 (11) HIR/218 (2) Rbg. Proses eksekusi riil meliputi: (a) permohonan, (b) aanmaning, (c) dikeluarkan penetapan eksekusi, (d) pelaksanaan eksekusi. Proses eksekusi pembayaran uang meliputi: (a) permohonan, (b) aanmaning, (c) penetapan sita eksekusi (bila belum ada CB), (d) pelaksanaan sita eksekusi, (e) penetapan eksekusi/lelang. Demikian uraian YM. Purwosusilo.

YM. Purwosusilo kemudian mengangkat suatu permasalahan riil. “Ada kasus eksekusi tanah di Pengadilan Agama tetapi dalam pelaksanaannya sesuai berita acara, judulnya “Berita Acara Eksekusi” tetapi isinya tentang berita acara sita, sehingga objek tersebut tidak pernah berpindah tangan masih dikuasai oleh Tergugat.” Seharusnya Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan. Paling tidak dalam berita acara eksekusi riil harus jelas dinyatakan mencabut hak objek tersebut dari Tereksekusi dan menyerahkan objek tersebut kepada Pemohon Eksekusi. Dalam kasus a quo, pernyataan tersebut tidak dicantumkan dalam berita acara eksekusi. Tindakan lain sesuai dengan bunyi amar, misalnya: pengosongan, pembongkaran, dan lain sebagainya.

“Kemudian ada lagi persoalan dimana putusan waris di PA. A, sedangkan objek berada di wilayah PA. B, permohonan eksekusi diajukan ke PA. A, setelah PA. A mengeluarkan penetapan eksekusi kemudian PA. A meminta bantuan ke PA. B. PA. B melakukan eksekusi, namun Termohon eksekusi melakukan perlawanan ke PA. B, perlawanan tersebut dikabulkan oleh PA. B, sementara PA. B juga tetap melakukan eksekusi atas objek.” Urainya.

Kemudian ia menjelaskan Pasal 207 (3) HIR, Buku II memberi petunjuk: Pada asasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan perlawanan oleh Pengadilan. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

Berdasar petunjuk tersebut, maka dalam perkara a quo:Koordinasi antara Ketua Majelis dengan Ketua Pengadilan sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya 2 produk putusan yang saling bertentangan atas objek yang sama. Seharusnya Ketua Majelis selalu melaporkan secara berkala perkembangan perkara yang ditanganinya kepada Ketua Pengadilan, sebaliknya Ketua Pengadilan juga harus memantau perkembangan perkara a quo.

Dalam perkara tersebut seharusnya eksekusi ditangguhkan lebih dahulu, paling tidak sampai dijatuhkan putusan perlawanan oleh pengadilan. Saat eksekusi ada objek yang sudah dijual oleh Termohon eksekusi dalam perkara harta bersama.

YM. Purwosusilo kemudian melanjutkan uraiannya dengan sistematis dan rinci, dan tanpa terasa waktu 1,5 jam terlewati.

Peserta diskusi dari pengadilan agama di berbagai daerah

Antusiasme Peserta

Selain diikuti seluruh ketua pengadilan tingkat banding peradilan agama, dan ketua pengadilan agama kelas IA yang berada di Ibukota provinsi melalui aplikasi ZOOM, kegiatan ini juga diikuti melalui live streaming youtube. Antusiasme warga peradilan agama nampak terlihat jelas dalam kegiatan ini, ada 1.246 peserta yang menyaksikan melalui live streaming youtube.

Beberapa peserta nampak mengunggah kegiatan mereka melalui akun sosial media. Saiful, S.Ag., M.H. Ketua PA Cilegon berkomentar “Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini, terobosan Ditjen Badilag menghadirkan pembicara Hakim Agung sangat relevan untuk pembinaan seluruh hakim di peradilan agama”. Mawardi, S.Ag., M.H., Wakil Ketua PA Sungai Raya berpendapat senada “Kami sangat antusias mengikuti kegiatan ini, ini akan menambah wawasan kami dalam pelaksanaan sita dan eksekusi di lapangan ”, tak ketinggalan pula, Samsul Bahri, S.H.I., M.H. Wakil Ketua PA Tamiang Layang “Bagi kami di daerah, kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat efisien, kami bisa berinteraksi dan bertanya secara langsung dengan hakim agung terkait permasalahan konkrit yang kami hadapi”. Demikian beberapa tanggapan peserta diskusi yang megikuti pembinaan melalui live streaming youtube.

Dengan kegiatan ini, harapan semua pihak agar seluruh hakim peradilan agama senantiasa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya menguasai hukum acara dan teknis peradilan dapat diwujudkan, sehingga peradilan bisa menegakkan hukum dengan benar dan member rasa keadilan yang nyata. (ajd/ahb)

Bahan diskusi bisa diunduh di sini