Pengadilan Agama Prabumulih Ikuti Rakorda PTA Palembang dan Penyerahan Piagam Penghargaan Apresiasi Nasional Pengelolaan Website Terbaik

Palembang – Pengadilan Agama Prabumulih turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Senin (16/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Prof. Dr. H. Syarifuddin, S.H., M.H. ini diikuti oleh seluruh Pengadilan Agama se-wilayah Sumatera Selatan sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan langkah peningkatan pelayanan peradilan agama.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Hymne Mahkamah Agung dan pembacaan doa. Dalam laporan panitia disampaikan bahwa Rakorda ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2026, pembangunan Zona Integritas, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) beserta solusinya, serta sosialisasi public service excellent.

Ketua PTA Palembang dalam sambutannya menekankan bahwa Rakorda menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi, melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta memperkuat sinergi antar satuan kerja. Selain itu, Rakorda juga menjadi forum untuk menetapkan arah kebijakan dan program prioritas sebagai tindak lanjut kebijakan Badilag.

Dalam forum tersebut dipaparkan capaian kinerja peradilan agama di wilayah Sumatera Selatan, antara lain penerimaan perkara melalui e-Court mencapai 100%, upload salinan putusan 100% dengan rata-rata penyelesaian 5,22 hari, penerbitan akta cerai 99,91%, keberhasilan mediasi 60,85%, penyelesaian perkara 98,41%, serta pelaksanaan eksekusi sekitar 60%.

Ketua PTA Palembang juga menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta implementasi SMAP guna mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi. Pengadilan Agama Prabumulih berhasil meraih Apresiasi Capaian Nasional Pengelolaan Website Terbaik, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam keterbukaan informasi publik dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi.

Selain Pengadilan Agama Prabumulih, penghargaan juga diberikan kepada:

• Pengadilan Agama Lubuk Linggau atas capaian nasional keberhasilan mediasi terbanyak
• Pengadilan Agama Martapura sebagai satuan kerja dengan kinerja terbaik sewilayah PTA Palembang Tahun 2025

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga integritas aparatur peradilan dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran. Ia juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi menuju peradilan modern berbasis digital.

Rakorda juga membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencakup berbagai isu strategis di bidang kepaniteraan, manajemen peradilan, dan kesekretariatan. Beberapa permasalahan yang mengemuka antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala pada aplikasi layanan seperti SIPP dan e-Court, sarana kearsipan yang belum optimal, serta hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Sebagai tindak lanjut, diusulkan berbagai solusi strategis seperti penguatan kebutuhan SDM melalui analisis jabatan dan beban kerja, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan KPKNL, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan peradilan.

Sebagai penutup, peserta Rakorda termasuk Pengadilan Agama Prabumulih juga mengikuti sosialisasi service excellent yang disampaikan oleh tim dari Bank Syariah Indonesia. Materi ini menekankan pentingnya pelayanan yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam Rakorda ini, Pengadilan Agama Prabumulih berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sejalan dengan program prioritas Badilag Tahun 2026.