Untitled (2000 x 554 px).png

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Cuplikan layar 2024-07-24 124745.png

 

Prabumulih, Rabu (17 Juli 2024)

Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Prabumulih, Ketua Pengadilan Agama Prabumulih YM Darda Aristo,S.H.I.,M.H, didampingi Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris dan seluruh Aparatur Pengadilan Agama Prabumulih mengikuti Acara Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang secara daring. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1526/DJA/UND.HM2.1.4/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan nomor 1545/DJA/HM1.1.1/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya & Hymne Mahkamah Agung, Pembacaan Ayat suci Al-Qur'an, Doa serta sambutan dari Direktur Jenderal Peradilan Agama (Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.) dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. ). Selanjutnya, dilakukan penandatanganan MoU beserta penyerahan cindera mata dan foto bersama. Kemudian, dilaksanakan acara penyampaian materi kuliah tamu dengan tema "Dinamika Hukum Keluarga Islam dalam Adat Simbur Cahaya" oleh Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (Prof. Dr. Muhammad Adil, M.A.) yang dimoderatori oleh Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Yudi Hermawan, S.H.I.) dilanjutkan tanya jawab dan penutup.

Penandatanganan MoU ini adalah langkah konkrit untuk memperkuat kolaborasi dalam mengedepankan keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas. Acara tersebut tidak hanya merupakan tanda perjanjian formal, tetapi juga simbol dari komitmen bersama untuk memajukan sistem peradilan agama di Indonesia. Dengan semangat yang menggebu-gebu, mereka menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga dan lintas sektoral adalah kunci keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan yang adil dan merata. (Humas PTIP)